Inggris Perkuat Perlindungan Infrastruktur Digital
Pemerintah Inggris telah mengesahkan undang-undang baru yang secara signifikan memperkuat perlindungan terhadap kabel bawah laut di perairannya. Aturan ini mengakui peran vital kabel bawah laut sebagai infrastruktur kritis yang menopang komunikasi global dan internet modern. Langkah ini diambil sebagai respons proaktif terhadap meningkatnya ancaman terhadap jaringan vital ini.
Infrastruktur Kritis Global di Bawah Ancaman Sabotase
Pengakuan kabel bawah laut sebagai infrastruktur kritis menyoroti kerentanannya terhadap tindakan permusuhan atau sabotase. Kabel-kabel ini membawa mayoritas data internet dunia, dan kerusakan pada jaringan ini dapat menyebabkan gangguan komunikasi yang luas dan signifikan, berdampak pada ekonomi serta keamanan nasional. Undang-undang baru ini secara langsung menargetkan risiko tersebut.
Detail Undang-Undang Baru tentang Sabotase Kabel
Undang-undang yang baru disahkan ini secara spesifik mengkriminalisasi tindakan yang menyebabkan kerusakan atau gangguan yang disengaja terhadap kabel bawah laut. Hal ini mencakup sabotase atau tindakan lain yang dapat membahayakan integritas fisik atau operasional kabel. Tujuan utamanya adalah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut individu atau entitas yang berupaya merusak aset strategis ini.
Sanksi Tegas Melindungi Jaringan Vital
Di bawah undang-undang ini, pelaku sabotase atau perusakan kabel bawah laut dapat menghadapi sanksi hukum yang berat. Hukuman yang dimungkinkan mencakup hukuman penjara jangka panjang, mencerminkan seriusnya kejahatan dan potensi dampaknya terhadap infrastruktur digital negara dan internasional. Regulasi ini mengirimkan pesan jelas mengenai komitmen Inggris untuk melindungi jalur komunikasi pentingnya dari segala bentuk ancaman.
Sumber: https://go.theregister.com/feed/www.theregister.com/2025/07/02/uk_cable_sabotage_law/