Bersiap Hadapi Dampak Besar: UU DPDP India 2023 dan Dampaknya yang Mengubah Keadaan

Dampak Revolusioner Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Digital India

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Digital (DPDP) India secara fundamental mengubah cara data pribadi dikelola dan dilindungi di negara tersebut. Ini merupakan langkah signifikan menuju penguatan privasi data bagi jutaan warga negara India dan menetapkan standar baru bagi organisasi global yang beroperasi di India atau memproses data individu India.

Ruang Lingkup Ekstrateritorial DPDP Act

Salah satu aspek paling penting dari DPDP Act adalah jangkauannya yang luas. Hukum ini tidak hanya berlaku untuk entitas di India, tetapi juga mencakup organisasi di luar India yang memproses data pribadi individu di India sehubungan dengan penawaran barang atau jasa kepada mereka, atau untuk memprofilkan mereka. Hal ini mengharuskan bisnis internasional untuk memahami dan mematuhi peraturan baru ini jika mereka berinteraksi dengan pasar India.

Prinsip Utama Perlindungan Data

DPDP Act berakar kuat pada prinsip-prinsip inti perlindungan data yang diakui secara global. Pengolahan data pribadi harus sesuai hukum, adil, dan transparan. Prinsip-prinsip kunci meliputi persetujuan yang sah dari prinsipal data (individu), pembatasan tujuan penggunaan data hanya untuk tujuan yang diberitahukan, dan minimisasi data – hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan.

Kewajiban Ketat Bagi Fidusia Data

Undang-Undang ini memberlakukan kewajiban yang ketat bagi Fidusia Data, yaitu entitas yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi. Kewajiban ini meliputi mendapatkan persetujuan yang jelas dan terinformasi, melindungi data dari pelanggaran, memberitahukan pelanggaran data kepada Dewan Perlindungan Data India dan prinsipal data, serta menetapkan mekanisme keluhan yang mudah diakses. Fidusia Data juga bertanggung jawab atas pemroses data yang mereka libatkan.

Penguatan Hak Prinsipal Data

Prinsipal Data (individu yang datanya diproses) diberikan hak yang signifikan di bawah DPDP Act. Hak-hak ini meliputi hak untuk mengakses informasi tentang pengolahan data mereka, hak untuk mengoreksi data yang tidak akurat atau menyesatkan, hak untuk menghapus data pribadi, dan hak untuk dinominasikan untuk bertindak atas nama mereka dalam kasus kematian atau ketidakmampuan. Hak-hak ini memperkuat kontrol individu atas informasi pribadi mereka.

BACA JUGA:  Pengertian jaringan komputer

Ancaman Sanksi Besar dan Pentingnya Kepatuhan

Ketidakpatuhan terhadap DPDP Act dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang serius. Undang-undang ini menetapkan sanksi finansial yang signifikan yang dapat mencapai ratusan crore rupee tergantung pada jenis pelanggaran. Potensi denda yang sangat tinggi ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan yang sepenuhnya dan segera bagi semua organisasi yang termasuk dalam ruang lingkup hukum ini.

Langkah Strategis Menuju Kepatuhan DPDP

Untuk memastikan kepatuhan dengan DPDP Act, organisasi perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap praktik pengolahan data mereka saat ini. Langkah-langkah strategis harus mencakup pemetaan aliran data, memperbarui kebijakan privasi dan prosedur persetujuan, meningkatkan langkah-langkah keamanan siber, melatih personel tentang persyaratan baru, dan mengembangkan kerangka kerja tata kelola data yang kuat. Proaktif dalam kepatuhan adalah kunci untuk menghindari sanksi dan membangun kepercayaan dengan prinsipal data.

Sumber: https://www.tripwire.com/state-of-security/brace-yourselves-game-changing-impact-indias-dpdp-act